DPP : Sebaiknya DNI Diarahkan untuk Pelabuhan dan Bandara

Kalangan usaha meminta dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) diarahkan ke sektor infrastruktur transportasi. Sektor infrastruktur yang dimaksud misalnya sektor pelabuhan atau bandara. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, masih banyak sektor infrastruktur yang bisa dimanfaatkan asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Sektor tersebut, kata Carme...

Lanjutkan membaca

DPP : Minta Aturan Taksi Online Tak Berat Sebelah

Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap aturan taksi daring baru jangan sampai menjadi "pincang" atau tidak menerapkan aturan yang seimbang antara taksi daring dengan taksi resmi. "Jangan sampai nanti pincang, aturan yang di sini dan di sana juga relaksasi. Kalau terlalu rileks, artinya sama saja semua enggak diatur," kata Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono di Jakarta, Senin Adrian...

Lanjutkan membaca

Organda Lampung: Himbau Dishub Agar “Trans Lampung” Difungsikan Kembali

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Lampung mengimbau Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata meninjau kembali usulan perubahan fungsi bus Trans Lampung menjadi alat transportasi bagi para wisatawan. Selama ini bus yang dikelola PT Lampung Jasa Utama itu merupakan angkutan umum dalam kota. "Kami memohon, baik Dinas Pariwisata maupun Dinas Perhubungan meninjau kembali rencana merubah bus Trans La...

Lanjutkan membaca

Organda Jateng: Ratusan Bus Tak Layak Operasi

Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan sekitar 10% angkutan umum atau bus yang beroperasi di wilayah Jateng masuk dalam kategori tidak layak. Hal ini diungkapkan Kepala Dishub Jateng, Satriyo Hidayat, saat menggelar diskusi bertajuk Menuju Terminal Mandiri di Hotel Gets, Kota Semarang, Rabu (17/10/2018) Satriyo menyebutkan total sebenarnya ada sekitar 6.000 bus yang terda...

Lanjutkan membaca

Organda Jateng : Enam Terminal Tipe B Direvitalisasi

Beralih menjadi kewenangan Pemprov, Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng melakukan revitalisasi pada enam dari 24 terminal tipe B. Selain itu, verifikasi bus dan trayek juga dilakukan. Dari jumlah yang tercatat 5.400 bus di Jateng, kenyataannya hanya 3.417 yang beroperasi dan sekitar 10 persen (300-an) di antaranya tak layak. Kepala Dishub Jateng Satriyo Hidayat mengatakan, revitalisasi dilakukan sec...

Lanjutkan membaca

Organda Aceh: Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Menuju LEVEL OF SERVICE, SECURITY dan SAFETY

Dalam rangka membina pengusaha angkutan umum di Aceh, Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum Aceh pada tanggal 15 Oktober 2018 hingga 17 Oktober 2018 , dihadiri oleh 30 peserta dari 103 seluruh perusahaan pengusaha angkutan umum di Aceh. Acara ini diselenggaran dengan 4 tujuan, pertama agar pengusaha angkutan umum mampu meningkatkan pengetahunnya terh...

Lanjutkan membaca

DPP Organda: Fasilitasi Penyandang Disabilitas

Menhub Budi Karya Sumadi mendorong Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para operator bus untuk dapat menyediakan ruang lebih di bus umum bagi para penyandang disabilitas. “Kita sudah membuat surat ke Transjakarta agar di dalam bus itu diberikan kesempatan buat  (penyandang disabilitas) itu juga bisa tetap komersial kalau tidak ada orang biasa bisa duduk disitu,” kata Menhub di Jakarta, kema...

Lanjutkan membaca

Organda Bogor: Pemerintah Perlu Evaluasi Angkot “Modern”

Polemik keberadaan 'Angkot Modern' yang diklaim Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, melalui Dinas Perhubungan dapat mengentaskan kemacetan pada kota berjuluk kota hujan itu, dianggap salah kaprah. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, Mochamad Ishack menegaskan, keberadaan 'Angkot Modern' merupakan program konversi dari Dishub Kota Bogor dengan skema tiga angkot konvensional menjadi...

Lanjutkan membaca

DPP Organda: Kesetaraan Tarif Taksi Paska Pembatalan PM 108

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menginginkan kesetaraan peraturan taksi, baik itu taksi resmi maupun konvensional terkait pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. "Kita dan Kemenhub sama teman-teman yang terkait semuanya pada hakikatnya menginginkan ada aturan, baik pengguna maupun ...

Lanjutkan membaca