09 Jan
Artikel

Organda NTB Dorong Penertiban Taksi Online

MATARAM-Organisasi angkutan darat (Organda) NTB sepakat taksi-taksi ilegal ditertibkan. ”Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar menyetop taksi ilegal,” tegas Ketua DPD Organda NTB Antonius Zaremba, Selasa (7/1). Dia sepakat dengan aspirasi pengusaha taksi saat hearing ke DPRD NTB. Namun dia menegaskan, aksi itu tidak ada kaitan dengan pengurus DPD Organda NTB. ”Betul ada pengurus Or...

Lanjutkan membaca

02 Apr
Artikel

SIARAN PERS

DPP ORGANDA HIMBAU 2 JUTA ANGGOTANYA MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA  17 APRIL MENDATANG Jakarta  2 April Sedikitnya  tercatat 2 juta anggota Organda yang tergabung dalam DPD dan DPC ORGANDA diseluruh Indonesia untuk  menggunakan hak pilihnya dalam perhelatan demokrasi 17 April mendatang, demikian himbauan Sekjen DPP Organda Ateng Aryono dalam rangka  mensukseskan   Pilpres 2019 Sebagai asosasii...

Lanjutkan membaca

18 Des
Artikel

Luksemburg :Jadi Negara Pertama Gratiskan Tarif Angkutan Umum

Luksemburg adalah negara pertama di dunia yang mengratiskan angkutan umum mereka. Tidak ada orang yang antri membayar kereta api ataupun bus.Semua orang di  diizinkan naik kereta api, trem, dan bus secara gratis. Seperti dilansir oleh The Guardian, tarif untuk angkutan umum di Luksemburg akan dicabut pada musim panas 2019 sebagai bagian dari rencana pemerintahan yang dipilih kembali yaitu Xavie...

Lanjutkan membaca

11 Des
Artikel

DPP: Tolak Tegas Investasi Asing Bidang Transportasi Darat

Pemerintah berencana mengeluarkan sektor angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu (KBLI 49221) dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan kebijakan ini, pemerintah mengundang investasi asing hingga 100% dalam sektor ini, di mana dalam aturan sebelumnya Perpres 44/2016, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini dipatok maksimal 49%.Ke...

Lanjutkan membaca

05 Des
Artikel

Depok: Petugas Biarkan Angkot Lawan Arah di Jalan Arif Rahman Hakim

Petugas Dinas Perhubungan dan Polisi Lalu-lintas terkesan membiarkan angkutan kota yang melawan arah di Jalan Arif Rahman Hakim sehingga membahayakan pengendara bermotor yang melintas Jamidi salah satu warga dirinya merasa kaget saat melintas di Jalan bawah layang Arif Rahman Hakim karena ada angkot yang melawan arah. “Pas kami mau pulang ke Pasar Kemirimuka lintasi jalan Arif Rahman Hakim t...

Lanjutkan membaca

05 Des
Artikel

Cirebon : Pemastikan Tarif Cirebon On Tourism Bus (Citros) Terjangkau

ilarberita, Kota Cirebon – Sekretaris DPC Organda Kota Cirebon, Karsono memastikan tarif Cirebon On Tourism Bus (Citros) akan terjangkau oleh warga dan wisatawan. Rencananya, untuk rute single trip tengah diajukan sebesar Rp. 5 ribu dan multiple trip dikenakan tarif Rp. 10 ribu. Dijelaskannya, cara pembayaran tarif Citros ini direncanakan non tunai melalui E-Money. Dalam hal ini, pihaknya akan ...

Lanjutkan membaca

05 Des
Artikel

DKI Jakarta: K 22 Mogok, Organda Tidak Pernah Dilibatkan Setiap Kebijakan Route Baru

Organda DKI Jakarta mengaku tidak dilibatkan dalam penetapan rute bus Transjakarta Pulogadung-Pondok Gede oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Seharusnya dalam setiap kebijakan rute baru, Pemprov DKI melibat semua stakeholder. "Kami akan meminta Dinas Perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap rute bus Transjakarta Pulogadung-Pondok Gede," ujar Ketua Organda DKI Jakarta, Shafruhan Si...

Lanjutkan membaca

04 Des
Artikel

Menhub Pamerkan Kinerja ke Pengemudi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya S  merapat bersama para driver taksi online di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (4/12/2018) pagi. Sekira 1500 driver Blue Bird, Grab, Gojek. Organda berkumpul dalam acara Dialog Nasional Indonesia Maju. Ruangan itu dipadati orang-orang berseragam hijau dan biru. Menhub Budi disambut meriah saat naik ke panggung. Dia membangkitkan semangat...

Lanjutkan membaca

04 Des
Artikel

DPP: Soal Kepemilikan Asing

Pemerintah diminta untuk tidak merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) di sektor perhubungan dan tetap mengacu pada Perpres No 44/2016. Rencananya, relaksasi DNI yang menjadi bagian Paket Kebijakan Ekonomi ke-XVI itu akan diteken Presiden Joko Widodo pada pekan ini. Adapun sektor perhubungan masuk pada kelompok E bersama 24 bidang lainnya yang sudah ditingkatkan kepemilikan Penanaman Modal Asin...

Lanjutkan membaca