|
JAKARTA 8/03
Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendorong percepatan dan penyelarasan antara program pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan bersama dengan para pelaku usaha harus sejalan untuk menciptakan konsistensi implementasi sistem transportasi yang handal, efisien dan berdaya saing. Untuk itu, Kadin Indonesia mengusulkan untuk memperoleh zero subsidi BBM dan mengalihkannya menjadi subsidi biaya transportasi langsung ke masyarakat. Alokasi subsidi dapat diarahkan kepada pengembangan sistem transportasi nasional. Hal ini untuk mendukung pengembangan sistem transportasi yang efektif dan efisien, melalui subsidi penyelenggaraan angkutan. “Ini sebagai cara mendorong masyarakat mengubah pola transportasi dari kendaraan pribadi menuju transportasi masal atau angkutan umum,” katanya, Rabu (06/03/2019). Adrianto Djokosoetono, Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Darat sekaligus Ketua Umum DPP Organda, mengatakan zero subsidi BBM maksudnya dengan menghapus subsidi BBM bagi angkutan jalan raya dan menggantinya dengan mensubsidi masyarakat dalam penggunaan angkutan umum jalan raya. Caranya dengan otoritas membeli jasa angkutan publik kepada operator. Juga perlunya dukungan pemerintah dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada bidang usaha angkutan darat, laut dan udara, serta fasilitas lainnya seperti jalur khusus angkutan umum, biaya tol khusus angkutan umum dan lainnya Usulan ini selaras dengan sosialisasi peningkatan penggunaan angkutan umum, mengurangi kemacetan jalan raya dan meningkatkan keselamatan di jalan. Lain itu, pengembangan transportasi nasional juga membutuhkan pendekatan keterpaduan seluruh moda transportasi, dari angkutan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara hingga kereta api, baik pendekatan kesiapan infrastruktur maupun pembinaan penyelenggaraannya. “Dengan begitu, konektifitas inter dan antar moda dalam satu pengaturan, sehingga akan menghasilkan percepatan transportasi yang efisien.” Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Laut Darmansyah Tanamas mengatakan para pelaku usaha pelayaran masih dihadapkan tantangan dari sisi kebijakan moneter. Para pelaku usaha transportasi laut membutuhkan dukungan dari perbankan nasional dalam pengadaan kapal dengan bunga yang kompetitif dan tenor panjang. Dengan begitu pengadaan kapal baru dapat lebih efisien. “Kita membutuhkan skema pendanaan infrastruktur dengan bunga yang setara dengan obligasi negara, dan jangka waktu pinjaman yang panjang.” Selain itu juga diperlukan “equal threatment” dalam kebijakan fiskal sebagaimana yang diberikan oleh negara lain kepada sektor pelayaran. Sedangkan Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Udara, Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa di tahun ini transportasi udara sedikit menghadapi tantangan yang cukup berat yang diawali dengan kenaikan kurs dimana nilai rupiah melemah karena kondisi ekonomi dunia dan berdampak pada dunia penerbangan kita yang saat ini sedang dalam keadaan berhati-hati untuk tetap bertahan. Masalah-masalah yang masih memberatkan juga adalah masalah pajak yang hubungannya dengan lease pesawat udara. Di lain pihak kemajuan di bidang infrastruktur seperti Bandara terus berkembang untuk kepentingan masa depan. Juga munculnya moda transportasi di luar pesawat terbang yaitu moda helikopter yang akan membantu untuk mempersingkat perjalanan dalam kota di area jabotabek dan sekitarnya yang saat ini terkendala oleh macetnya jalan darat. Infrastruktur lainnya yang saat ini terus berkembang adalah pembangunan jalan tol yang menghubungan satu kota dengan kota lain untuk mempersingkat waktu perjalanan dimana hal ini juga akan terasa pengaruhnya untuk dunia penerbangan dengan berkurangnya penumpang pesawat. Humas DPP ORGANDA
|
|
|
