News – Laman 46 – DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA

26 Des

Organda Dukung Keputusan Menhub Soal Pelarangan Truck Melintas di Toll Pada Malam Tahun Baru

28 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA - DPP Organda hanya bisa pasrah terkait aturan pemerintah atas larangan truk besar untuk melintas di jalur tol dalam/luar kota, guna mengantisipasi kemacetan liburan pergantian malam tahun baru. “Kami akan coba penuhi keperluan masyarakat, dan berusaha sebagai organisasi di bawah Kemenhub ...

Lanjutkan membaca

24 Des

News

Organda DKI: BBM Turun Sedikit, Tarif Angkutan Umum Tak Turun

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Harga Premium turun Rp 150/liter, sedangkan solar turun signifikan Rp 750/liter. Harga baru ini akan mulai berlaku pada 5 Januari 2016. Para pengusaha angkutan umum mema...

Lanjutkan membaca

24 Des

News

Organda DKI: Setoran Mikrolet Hingga Bajaj Turun 40%

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA -Keberadaan ojek online membuat pengusaha angkutan umum lainnya merasakan penurunan drastis pada pendapatannya. Para pemilik angkutan umum seperti mikrolet, taksi, dan bajaj mengaku kehilangan pendapatan dari setoran harian hingga 40%. Ketua Umum Organisasi Angkutan ...

Lanjutkan membaca

23 Des

News

Organda Semarang Ajak Pengusaha Angkutan Patuhi Permendagri

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

SEMARANG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang merasa prihatin dengan makin menjamurnya usaha angkutan umum (berpenumpang orang) yang dikelola secara perorangan. Dibandingkan dengan angkutan yang sudah berbadan hu...

Lanjutkan membaca

23 Des

News

DPD Organda Kepri Pertanyakan Kerugian Trans Batam

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

BATAM - Organda mempertanyakan kerugian yang dialami Trans Batam hingga miliaran rupiah, padahal biaya operasional sepenuhnya berasal dari pemerintah. “Heran saja kami yang swasta saja biaya operasional ditanggung sendiri tidak rugi, kenapa mereka yang semuanya ditanggung pemerintah mengka...

Lanjutkan membaca

22 Des

News

Organda Pekanbaru Komitmen Bereskan Angkutan Umum Ilegal

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

PEKANBARU - Ketua DPC Organda Pekanbaru terpilih, Syaiful Alam berjanji akan memberantas angkutan umum ilegal di Pekanbaru, hal ini disampaikannya saat pelantikan dirinya sebagai Ketua Organda Pekanbaru di Hotel Pangeran, Selasa (22/12/2015). "Kita akan mel...

Lanjutkan membaca

21 Des

News

DPP Organda: Pemerintah Harus Tentukan Batas Waktu Toleransi Ojek

28 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA - DPP Organda meminta pemerintah menentukan batas waktu toleransi penggunaan ojek sebagai sarana untuk mengangkut penumpang. Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan masyarakat telah kebablasan dalam menyambut inovasi reservasi ojek via aplikasi online. Padaha...

Lanjutkan membaca

21 Des

News

Faktor Keselamatan, Alasan Organda Tidak Dukung Ojek

28 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) menyebutkan, faktor keselamatan menjadi salah satu alasan para pengusaha tidak mendukung sepeda motor sebagai transportasi umum....

Lanjutkan membaca

18 Des

News

DPD Organda Bangka Belitung Dukung Kehadiran Operator Taksi Baru Di Pangkal Pinang

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

PANGKAL PINANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan sangat mendukung kehadiran taksi Blue Bird di wilayahnya. "Organda sangat mendukung seka...

Lanjutkan membaca

18 Des

News

Organda: Jangan Jadikan Kasus Ojek Online di Wilayah Abu-Abu

24 Desember 2015
Oleh admin.organda
0 komentar

JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta berpendapat hendaknya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) turun tangan menertibkan aplikasi online yang menjalankan kendaraan bukan angkutan umum. Namun hingga kini Kemenkominfo tidak melakukan tindakan apapun terhadap perusahaan aplikasi tersebut. "Tidak ada istilah terlambat. Aplikasi ini kewenangannya bukan di Kementeri...

Lanjutkan membaca