Wakil Ketua Organda Badung Bali Minta PPATK Turun Tangan

DENPASAR - Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II DPD Organda Bali berlangsung memanas antar anggota sendiri. Bahkan, Wayan Suata selaku Wakil Ketua Organda Badung membuat gaduh dan menuding pengurus organisasi angkutan itu ada gejala dan tanda-tanda yang tidak beres. Saat sesi tanya jawab, Wayan Suata yang geram mengangkat tangannya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan organisasi yang juga i...

Lanjutkan membaca

Tidak Taat Aturan, Buat Uber Menang Kompetisi dengan Operator Resmi

JAKARTA – Keberadaan aplikasi pesan kendaraan yang dikembangkan para startup layaknya dua sisi mata uang. Satu sisi konsumen menyukai karena memberi solusi transportasi murah serta bisa memberi lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, tapi di lain sisi ada pihak dirugikan lantaran adanya persaingan yang tidak sehat. Shafruhan Sinungan, Ketua DPP Organda DKI Jakarta, menerangkan, para operator ...

Lanjutkan membaca

Sopir Angkot Kampung Utan-Setu Mogok Tuntut Pengurus Kembali Aktif

BEKASI - Sopir angkot K 14 trayek Kampung Utan-Setu mogok beroperasi, lantaran banyak pungli yang dilakukan pengurus Organda dan belum adanya kejelasan pengurus yang baru. “Para sopir mengeluh kepada Organda agar SK Pengurus angkot K14 diaktifkan kembali agar kegiatan dan segala adiminstrasi angkutan trayek K14 dapat berjalan lancar,” kata Tambunan korlap sopir angkot yang berdemo, Selasa (23/2). ...

Lanjutkan membaca

Minim Sosialisasi, Pengusaha Angkot Protes Kenaikan BNKB

TANGERANG - Naik sebesar 100 persen awal Januari lalu. Biaya Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) plat kuning tak berbadan hukum diprotes pengusaha angkutan umum di Kabupaten Tangerang. Selain merugikan, pemberlakuan Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 itu dianggap belum disosialisasikan ke p...

Lanjutkan membaca

60% Angkutan Belum Berbadan Hukum

BANJARNEGARA - Sebagian besar angkutan umum baik penumpang maupun barang di Banjarnegara masih kepemilikan pribadi. Padahal, pemerintah telah mewajibkan operator angkutan harus berbentuk badan hukum. Ketua DPC Organda Banjarnegara, Gunawan mengakui masih banyaknya pemilik angkutan yang belum berbentuk badan hukum. Berdasarkan perhitungan, diperkirakan baru sekitar 40 persen yang sudah di bawah ope...

Lanjutkan membaca