Ketua Organda Bali Eddy Dharma

DENPASAR – Setelah dituding menjadi calo perizinan bersama oknum Dinas Perhubungan, akhirnya Organda Bali mengaku hanya memberikan refrensi dan rekomendasi kepada anggotanya agar ikut bergabung dengan GrabCar. Pengakuan itu disampaikan langsung oleh Ketua Organda Bali Eddy Dharma bersama Wakil Ketua Organda Suparta Jelantik beserta jajaran anggota Organda Bali lainnya. “Iya kami memang memberikan refrensi dan rekomendasi kepada para anggota agar ikut GrabCar. Kami sosialisasikan kepada anggota untuk ikut GrabCar, menyongsong hari esok untuk hari ini,” ucap Eddy saat ditemui di Kantor Organda Bali, Senin (15/02/2016).

Rekomendasi itu, kata Eddy, diberikannya sejak awal 2015 lalu. Meski akhirnya mengakui memberikan rekomendasi, namun Eddy berkelit pihaknya dikatakan mem-backup GrabCar sehingga bisa beroperasi secara liar di Bali. “Bukan Organda yang membackup GrabCar, tapi kami membackup anggota transportasi yang bergabung GrabCar. Kalau ada kata-kata sumbang dari GrabCar itu omongkosong,” bantahnya. Menurut Eddy, pihaknya hanya mengapresiasi adanya suatu aplikasi-aplikasi baru dalam transportasi saat ini. Adapun alasan pihaknya memberikan rekomendasi GrabCar, sambung Eddy, lantaran memperhatikan tiga pilar yang menjadi ajuan pihaknya.

Tiga pilar itu di antaranya satu terkait legalitas kendaraan berizin yang pasti diuji dan layak jalan. Selain itu, kendaraannya bergabung Jasa Raharja apabila terjadi lakalantas maka terlindungi. Serta membayar restribusi untuk Pemda dan bayar biaya pengujian kendaraan. “Pilar kedua yaitu menyangkut kemanfaatan atau keuntungan dimana konsumen tidak menunggu lama berjemur atau kehujanan. Bagi anggota kami terjadi efisiensi tidak bayar lagi uang pangkalan dan bayar bulanan dia sudah bisa beroperasional. Sementara pilar ketiga yaitu pelayanan GrabCar memiliki SPM atau kendaraan tidak boleh diatas 5 tahun,” ungkapnya.

Alasan lain dilontarkan Eddy terkait dukungannya kepada GrabCar adalah agar masyarakat tidak malu naik anggkutan umum sehingga biar mobil pribadi yang dipakai untuk transportasi sehari-hari, sepanjang anggkutan pribadi itu berizin. Sementara, Wakil Ketua Organda Bali, Suparta Jelantik menegaskan jika yang beroperasi dijalan adalah mobil sewa dan Grab itu perusahaannya yang menjalankan aplikasi onlinenya. Jelantik membela jika GrabCar telah memiliki Izin dari Kementerian Perdagangan. “Izin GrabCar adalah PT Solusi Transportasi Indonesia. Kalau sudah berupa PT pasti punya NPWP dan lainnya,” tepisnya.

Terkait pernyataan tegas Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama jika GrabCar dan Uber Taksi dilarang beroperasi di Bali, baik Eddy maupun Jelantik mengaku pihak belum mengadakan jajak pendapat dengan Ketua DPRD Bali. Meski begitu, pihaknya akan tunduk dan mengikuti aturan jika memang nantinya GrabCar telah resmi dilarang beroperasi di Bali. “Kami belum didengar pendapatnya dari Ketua DPRD Bali. Aspirasi kami telah diserahkan ke Komisi III untuk disampaikan kepimpinan. Pijakan kita aturan, kita akan tunduk dengan aturan jika memang itu keputusan yang sah,” jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Organda Badung, Wayan Suata dengan tegas menyatakan jika sebelumnya ia ngotot membela mati-matian GrabCar beroperasi di Bali, namun kini ia mengaku tidak mau lagi pasang badan agar GrabCar beroperasi di Bali. “Saya tidak mau pasang badan lagi karena tidak dapat apa-apa, jadi buat apa pasang badang. Saya juga tidak rekomendasi untuk GrabCar di Bali,” tegasnya dengan nada kesal.

Suata bahkan mempersilahkan seluruh angkutan transportasi untuk menolak GrabCar beroperasi di Bali. Sekali lagi ia menekankan jika dirinya tidak akan pasang badan dan membela GrabCar lagi. “Saya tahu oknum Organda yang terima uang dari GrabCar, cuman jumlahnya saya tidak tahu persis,” pungkasnya geram.

Sumber: Inilah.com

Kembali ke program

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan