JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin menghapus angkutan kota (Angkot) dari Jakarta. Sebagai gantinya, pengusaha angkot diminta beralih ke bus sedang.
Menurut Gubernur yang biasa disapa Ahok itu, dengan bus sedang penumpang yang diangkut lebih banyak. Sehingga mengurangi kemacetan. Selain itu, pengusaha angkot juga bergabung dengan PT Transjakarta dan dibayar sesuai sistem rupiah per kilometer.
Kalau mereka tidak mau mengganti armadanya dengan bus yang lebih besar, pemerintah akan melenyapkannya dari Ibukota. “Nanti (beroperasi) di pinggir kota saja,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/2/2016) seperti dikutip dariBeritajakarta.com.
Jika nanti angkot sudah mau mengganti armada dan bergabung dengan PT Transjakarta dan PT Transjakarta menguasai seluruh angkutan umum di Jakarta, Ahok akan segera menata ulang trayek di Ibukota. “Trayek yang berhimpitan nggak boleh lagi nantinya. Akan kami atur lagi,” kata ujarnya
Selanjutnya, akan diberlakukan tiket harian untuk angkutan umum yang gabung dengan PT Transjakarta. Warga DKI Jakarta hanya akan dikenai tarif bus Rp7.000 sehari. “Bebas naik turun bus walaupun sudah keluar halte,” ujarnya.
Ahok menyatakan sudah membicarakan rencana ini dengan KWK (Koperasi Wahana Kalpika), salah satu operator angkot terbesar. Ahok mempersilakan jika mereka ngotot tetap beroperasi dengan armada lawas. “Tapi tidak akan menang lawan kami,” ujarnya.
Rencana ini digulirkan agar pemakai kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum dan mengurangi kemacetan. Menurut Ahok , jika tarif bus murah maka pengendara motor akan beralih menggunakan bus. Pemakai kendaraan pribadi juga makin berkurang jikaPertamina menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium di Ibukota.
Ide yang dilempar Ahok ini sudah mulai berbuah. Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, dengan tidak adanya BBM Bersubsidi, angkot dan taksi harus menggunakan bahan bakar yang lebih mahal.
Imbasnya, biaya operasional otomatis meningkat. “Ujung-ujungnya akan berimbas ke kenaikan tarif angkutan,” kata Shafruhan saat dihubungi,Tribunnews.com, Kamis (4/2). “Kami tak setuju kalau rencana tersebut diterapkan sekarang,” ujar dia.
Sumber : Beritajakarta.com
