JAKARTA – Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno bertemu dengan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Adrianto Djokosoetono dan Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan. Pertemuan yang dilakukan di Gedung Blue Bird, Jakarta Selatan, membahas berbagai permasalahan transportasi umum di wilayah Jakarta, Kamis (21/7).
Pertemuan dilakukan mengenai masalah transportasi umum adalah sangat penting karena ada 170 ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan transportasi umum. Dengan demikian sektor transportasi penting untuk penyerapan tenaga kerja.
Menyikapi hal tersebut Sandiaga Uno mengatakan jika dirinya ingin menyerap segala informasi dan persoalan transportasi di Jakarta.
“Sangat penting untuk menyerap informasi sebanyak-banyaknya sebelum menetapkan solusi yang tepat. Saya berharap dapat mengurai benang kusut masalah transportasi Jakarta,” kata Sandiaga.
Dia mengatakan seluruh model transportasi umum yang ada di Jakarta akan dicoba, hal ini penting sekali untuk membuat kebijakan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta sebagai pengelola angkutan umum.
“Selain itu sektor transportasi menyerap tenaga kerja banyak sekali tenaga kerja, jika dikelola dengan baik dan profesional tentu saja akan menjadi peluang yang sangat menguntungkan,” kata Sandiaga.
Sementara itu, pihak Organda dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam sektor transportasi umum adalah ketidakberpihakan Pemprov DKI Jakarta kepada swasta. Hal tersebut juga menurut Organda menjadi permasalahan di seluruh Indonesia.
“Masalah lain yang dibahas adalah pelarangan angkutan perbatasan terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) masuk ke 17 jalur Busway yang ada di seluruh penjuru Jakarta sejak 1 Juni 2016 kemarin,” kata Shafruhan.
Kebijakan Pemprov DKI tersebut sangat disayangkan Organda DKI, karena APTB telah melayani dan memudahkan masyarakat di kota penyangga untuk bermobilitas menuju Jakarta, katanya.
Terakhir Organda berharap adanya penegakan peraturan (law enforcement) yang tepat oleh pemerintah daerah dalam permasalahan angkutan umum. Hal tersebut menjadi sangat krusial karena ada 170 ribu pekerja angkutan di DKI Jakarta yang terancam menjadi pengangguran jika permasalahan ini tak ditangani secara benar, katanya.

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan