JAKARTA – Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak terburu-buru menghapuskan bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). “Saya minta Pemprov DKI tidak terburu-buru menghapus operasional bus APTB. Meski nantinya ada 200 bus TransJabodetabek beroperasi,” kata Shafruhan, Jumat (22/4).
Menurutnya, keberadaan bus APTB selama ini untuk menggantikan trayek eksisting sebelumnya. Sehingga, bila bus APTB dihapuskan, maka pelayanan transportasi massal akan terganggu. Mengenai persetujuan bergabung dengan manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dia mengungkapkan, enam operator APTB setuju mengikuti sistem rupiah per kilometer.
“Semua angkutan umum itu setuju ikut rupiah per kilometer. Tetapi untuk mengikutinya, operator harus terlebih dahulu mendaftar ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintahan (LKPP). Nah, LKPP belum membuka pendaftaran lelang,” ujarnya.
Selain itu, kata Shafruhan, operotar juga mengalami kendala investasi bus yang harus mengeluarkan 20 persen dari total Rp 600 juta untuk bus sedang. Dan untuk bus besar, dibutuhkan investasi Rp 1,3 miliar.
“Operator itu juga harus menutupi operasional tiga bulanan, karena PSO baru turun tiga bulan sekali. Perbulan itu operasional Rp 15 Juta,” tuturnya. Meski mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI yang akan mengoperasikan 200 unit bus TransJabodetabek dengan tarif Rp 3.500, Shafruhan meminta Pemprov DKI melakukan kajian kebutuhan penumpang.
Kemudian, lanjutnya, kajian kebutuhan penumpang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. “Sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah bus dan waktu kedatangannya,” kata Shafruhan.
Sumber: Beritasatu.com
