SAMARINDA – Ketua DPD Organisasi Pengusaha Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Kalimantan Timur Ambo Dalle menolak rencana ekspansi jasa transportasi berbasis aplikasi online di Samarinda. Dia mengatakan, keberadaan bisnis tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Sekarang ini mau berpedoman sama aturan atau tidak? Kalau tidak, ya, siap-siap hancur saja semua. Kami (Organda, Red) juga bisa beroperasi tanpa izin,” tegas dia kepada Kaltim Post.

Dia mengaku kecewa dengan pemerintah. Dia menuding ada kecenderungan memberi keistimewaan kepada jasa transportasi umum berbasis aplikasi online. Seolah ingin membinasakan jasa transportasi umum konvensional. Meskipun lebih efektif dan efisien, menurut dia, jasa transportasi online tetap harus mengikuti aturan. Seperti mengurus perizinan dan membayar pajak.

“Analoginya sederhana, mau mendirikan rumah saja harus ada IMB (izin mendirikan bangunan) ‘kan?” kata dia.

Ia pun menyatakan, hadirnya jasa transportasi online membuat persaingan tarif menjadi tidak sehat. Di beberapa kota, setelah hadirnya Go-Jek, Grabbike, Uber, dan beberapa transportasi online lain, pengusaha serta sopir angkutan konvensional berangsur mengalami kerugian.

“Kalau pelayanan kami (Organda, Red) tidak bagus, seharusnya dibina dan dimusyawarahkan. Bukan dibinasakan. Ada anak-anak, dan istri-istri sopir angkutan umum yang mesti dikasih makan, mereka juga rakyat yang harus diakomodasi pemerintah,” tuturnya.

Seperti diketahui, jasa transportasi ojek berbasis aplikasi online, Go-Jek, mulai melirik Kota Tepian. Sebelumnya, yakni sejak medio Januari, mereka sudah terlebih dulu melebarkan sayap bisnis di Balikpapan.

Sumber: ProKaltim

Kembali ke program

Posting Terkait

Tinggalkan Balasan